Kebijakan Penolakan Investasi Apple oleh Kemenperin, Sudahkah Tepat?

Sumber: RRI.co.id

Isbroad.com, Bandung - Keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menolak investasi sebesar Rp 1,5 triliun dari Apple memicu berbagai reaksi di masyarakat dan industri. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi juga mencerminkan visi pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Penolakan terhadap investasi dari perusahaan besar seperti Apple menunjukkan bahwa Kemenperin mempertimbangkan banyak aspek, seperti potensi keuntungan ekonomi dan dampak bagi industri lokal. Di tengah globalisasi, di mana investasi asing sering dianggap sebagai solusi pertumbuhan, keputusan ini mencerminkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis yang mungkin tidak populer di kalangan investor global.

Salah satu alasan utama di balik kebijakan ini adalah dorongan untuk mendorong kemandirian industri domestik. Dengan menolak investasi asing, pemerintah memberi ruang bagi perusahaan lokal untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri. Kemandirian industri mencakup pembangunan ekosistem yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

Kedaulatan ekonomi juga menjadi isu penting dalam penolakan investasi Apple. Ketergantungan pada perusahaan asing dapat mengancam kontrol nasional atas sektor-sektor strategis. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sektor industri tidak dikuasai oleh kepentingan asing, yang pada akhirnya dapat membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kemenperin juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap aspek keadilan dalam investasi. Investasi Apple di Indonesia dinilai masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dilakukan di negara lain, seperti India dan Vietnam. Selain itu, transfer teknologi menjadi harapan utama dalam setiap investasi asing. Tanpa jaminan transfer pengetahuan kepada perusahaan lokal, investasi tersebut tidak memberikan nilai tambah yang diharapkan.

Keputusan Kemenperin untuk menolak investasi ini dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi masa depan. Secara keseluruhan, kebijakan penolakan investasi ini dianggap sebagai langkah yang tepat dalam konteks pembangunan kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Dengan memperkuat industri lokal, memastikan transfer teknologi, dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan, kita dapat berharap untuk melihat pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

Annisa Nala Raihan

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung