Arahan Presiden Terpilih dalam Penghapusan atau Pengurangan Acara

Isbroad.com, Bandung - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap tegasnya dengan menginstruksikan pengurangan anggaran untuk kegiatan seremoni seperti seminar dan rapat program. Arahan ini disampaikan dalam momentum strategis penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025. Langkah ini mencerminkan fokus Prabowo terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara, terutama dalam situasi di mana setiap rupiah sangat berharga untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Kritik terhadap pengeluaran untuk seremoni memang sering muncul dalam tata kelola pemerintahan. Banyak pihak menganggap bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan seperti seminar, rapat mewah, atau seremoni simbolis kerap tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dengan arahan ini, Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Namun, penting juga dicatat bahwa seminar dan rapat bukan sepenuhnya tidak diperlukan. Dalam beberapa kasus, kegiatan ini menjadi bagian dari proses perencanaan, evaluasi, atau koordinasi kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien, tanpa kemewahan yang berlebihan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan arahan ini menjadi kunci agar pesan Prabowo tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik.

Arahan ini juga memberikan pesan simbolis bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas anggaran. Jika berhasil diterapkan secara konsisten, langkah ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk mengadopsi prinsip yang sama dalam pengelolaan keuangan publik. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari sejauh mana anggaran negara mampu memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia.

Dengan demikian, langkah Prabowo ini tidak hanya relevan tetapi juga sangat diperlukan dalam konteks mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Rakyat tentu berharap agar efisiensi anggaran ini tidak berhenti pada pengurangan seremoni saja, tetapi meluas ke pengelolaan seluruh sektor demi pembangunan Indonesia yang lebih adil dan merata.

Annisa Nala Raihan

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung