Isbroad.com, Bandung - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Bandung sukses menyelenggarakan diskusi nasional dengan tema "Menilik Fenomena Autocratic Legalism Dalam Iklim Demokrasi Indonesia". Acara dilangsungkan di Aula Pascasarjana Lantai 4 Kampus UIN Bandung. Kegiatan yang berlangsung dengan antusias luar biasa meriah dan ramai pada Senin, (30/09/2024).
Diskusi ini menghadirkan Bivitri Susanti, seorang akademisi, pakar hukum tata negara, dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jehtera dan sosok yang sempat viral dengan konten Dirty Votenya sebagai salah satu narasumber utama.
Diskusi dimulai dengan pengantar dari moderator yang menjelaskan pentingnya tema yang telah diangkat, mengingat tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia saat ini. Bivitri dalam pemaparannya menjelaskan konsep autocratic legalism, yang merujuk pada praktik hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk mempertahankan hierarki kekuasaan secara otoriter di tengah iklim demokrasi yang ada, seperti pemilu yang telah terselenggara dan juga pilkada yang tak lama lagi akan berlangsung.
"Autocratic legalism sering kali menampilkan diri dalam bentuk regulasi yang tampak sah secara hukum, namun bertujuan untuk membatasi ruang gerak demokrasi dan mengekang kebebasan masyarakat sipil," ujar Biviri.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat terutama mahasiswa di garda terdepan untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di negeri ini dan meningkatkan pemahaman hukum yang baik agar dapat mengantisipasi serta melawan praktik-praktik semacam ini.
Diskusi ini juga diwarnai dengan sesi tanya jawab yang sangat interaktif, di mana peserta dari berbagai almamater kampus, menyampaikan pandangan, pernyataan dan pertanyaan mengenai situasi kondisi hukum dan politik di Indonesia saat ini. Bivitri dengan respon yang luar biasa, tentu sangat antusias merespon sekaligus menjawab setiap pertanyaan, memperkuat argumennya dengan data dan contoh-contoh yang relevan.
Acara ini diakhiri dengan penekanan bahwa pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. "Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa demokrasi kita tidak hanya sekadar formalitas, tetapi berfungsi untuk kepentingan rakyat. Kita tidak boleh pesimis, dengan terus berjuang dan menyuarakan hal-hal yang menurut kita menyimpang, demokrasi kita tetap berjalan di koridor yang pro rakyar," tutup Bivitri.
Diskusi yang telah terlaksana ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat, terutama mahasiswa kawula muda, untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi dan memahami pentingnya hukum dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat untuk rakyat yang sejahtera di Indonesia.
Reporter: Akbar Satria
Diskusi dimulai dengan pengantar dari moderator yang menjelaskan pentingnya tema yang telah diangkat, mengingat tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia saat ini. Bivitri dalam pemaparannya menjelaskan konsep autocratic legalism, yang merujuk pada praktik hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk mempertahankan hierarki kekuasaan secara otoriter di tengah iklim demokrasi yang ada, seperti pemilu yang telah terselenggara dan juga pilkada yang tak lama lagi akan berlangsung.
"Autocratic legalism sering kali menampilkan diri dalam bentuk regulasi yang tampak sah secara hukum, namun bertujuan untuk membatasi ruang gerak demokrasi dan mengekang kebebasan masyarakat sipil," ujar Biviri.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat terutama mahasiswa di garda terdepan untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di negeri ini dan meningkatkan pemahaman hukum yang baik agar dapat mengantisipasi serta melawan praktik-praktik semacam ini.
Diskusi ini juga diwarnai dengan sesi tanya jawab yang sangat interaktif, di mana peserta dari berbagai almamater kampus, menyampaikan pandangan, pernyataan dan pertanyaan mengenai situasi kondisi hukum dan politik di Indonesia saat ini. Bivitri dengan respon yang luar biasa, tentu sangat antusias merespon sekaligus menjawab setiap pertanyaan, memperkuat argumennya dengan data dan contoh-contoh yang relevan.
Acara ini diakhiri dengan penekanan bahwa pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. "Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa demokrasi kita tidak hanya sekadar formalitas, tetapi berfungsi untuk kepentingan rakyat. Kita tidak boleh pesimis, dengan terus berjuang dan menyuarakan hal-hal yang menurut kita menyimpang, demokrasi kita tetap berjalan di koridor yang pro rakyar," tutup Bivitri.
Diskusi yang telah terlaksana ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat, terutama mahasiswa kawula muda, untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi dan memahami pentingnya hukum dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat untuk rakyat yang sejahtera di Indonesia.
Reporter: Akbar Satria
Segala hal untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tersedia disini untukmu. Jelajahi website kami untuk dapatkan pengalaman membaca yang berbeda.
Tidak ada komentar
Posting Komentar